JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk mendukung digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi dana yang fantastis ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur teknologi guna memastikan distribusi pangan tepat sasaran dan transparan.

Langkah ini mencakup pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan perangkat Internet of Things (IoT) yang pengelolaannya dipercayakan kepada Perum Peruri.

Fokus pada Akurasi Distribusi

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa investasi besar di sektor IT ini sangat krusial, terutama untuk penerapan sistem absensi digital. Tanpa sistem tersebut, BGN menilai proses distribusi pangan di lapangan memiliki risiko tinggi menjadi tidak akurat dan sulit untuk diawasi secara real-time.

Lihat Juga:
Anggaran Rapat Daring Rp5,7 Miliar Disorot, Kepala BGN: Untuk Koordinasi 50 Ribu Peserta se-Indonesia

“Sistem absensi digital menjadi fokus utama agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Tanpa sistem ini, distribusi pangan berisiko tidak akurat dan sulit diawasi,” jelas pihak BGN dalam keterangannya.

Langkah digitalisasi ini dianggap sebagai fondasi akuntabilitas untuk melindungi hak anak atas gizi seimbang serta memastikan setiap porsi makanan sampai kepada penerima yang berhak.

Menuai Sorotan Publik

Meski bertujuan mulia, alokasi dana IT sebesar Rp1,2 triliun ini tak luput dari kritik. Sebagian pihak menilai anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan langsung untuk pengadaan bahan pangan berkualitas bagi masyarakat.

Lihat Juga:
Siswa SDN Bira Tengah 1 Sampang Alami Gatal-Gatal Massal, Diduga Usai Konsumsi MBG

Muncul kekhawatiran bahwa besarnya biaya operasional teknologi justru akan mengurangi esensi utama program, yaitu pemenuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, BGN bergeming dengan alasan bahwa transparansi dan pencegahan kebocoran anggaran di lapangan hanya bisa dilakukan melalui sistem digital yang mumpuni.

OJK Pastikan Dana Perbankan Aman

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut angkat bicara guna meredam isu miring yang beredar di masyarakat. OJK secara tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa dana nasabah perbankan akan digunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis.

OJK memastikan bahwa dana nasabah tetap aman di bawah regulasi perbankan dan tidak dapat digunakan secara sepihak untuk membiayai program pemerintah manapun.

Dengan anggaran jumbo yang sudah diketuk, kini publik menanti efektivitas SIPGN dalam menjawab tantangan logistik program Makan Bergizi Gratis yang akan menjangkau jutaan anak di tanah air.