JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik anggaran layanan rapat daring senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi dana tersebut sangat krusial untuk menunjang koordinasi program nasional berskala besar.

Menurut Dadan, pengadaan ini bukan sekadar akun rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola langsung oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN demi kelancaran program unggulan pemerintah.

Kapasitas Raksasa: Hingga 50.000 Peserta

Dadan menjelaskan bahwa platform video conference yang digunakan memiliki spesifikasi khusus dengan kapasitas hingga 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual tunggal.

Lihat Juga:
Digitalisasi Makan Bergizi Gratis Telan Rp1,2 Triliun, BGN Fokuskan Absensi Digital Lewat SIPGN

Kapasitas raksasa ini diperlukan mengingat BGN harus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di berbagai level, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di pelosok daerah.

“Layanan ini digunakan untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, mulai dari penyampaian arahan teknis hingga edukasi kepada pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” ujar Dadan dalam keterangan resminya, Jumat (24/4/2026).

Menjamin Keseragaman Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa keberadaan sistem digital ini adalah kunci untuk menjaga standar kualitas program Makan Bergizi Gratis. Dengan adanya layanan ini, BGN dapat melakukan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis (bimtek), hingga evaluasi program secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Lihat Juga:
Siswa SDN Bira Tengah 1 Sampang Alami Gatal-Gatal Massal, Diduga Usai Konsumsi MBG

“Koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada distribusi di lapangan, tetapi juga pada pemahaman yang sama di setiap level pelaksana,” pungkasnya.

Fungsi Utama Layanan Daring BGN:

  • Rapat Koordinasi: Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

  • Bimbingan Teknis: Edukasi mendalam bagi pelaksana program SPPG.

  • Evaluasi Real-time: Memantau kendala di lapangan secara cepat dan efisien.

  • Sosialisasi Publik: Penyampaian informasi resmi kepada puluhan ribu pemangku kepentingan.

Melalui klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat memahami urgensi penggunaan teknologi dalam mengawal program nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat, di mana kecepatan informasi menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.